“Ternyata Indonesia belum merdeka”

Selamat Menyimak.

Kepada yang terhormat Direktut CIA, FBI, Direktur Bank Dunia, ADB, IMF, CEO Haliburton, Exxon Mobil, Freeport, Bangkir-bankir Internasional, dan semua yang telah membantu kami membiayai perang Irak, Afganistan, serta menyebarluaskan kakuasaan Imperium Global, Direktur media dan televisi CNN, ABC, NBC, yang telah membantu propaganda kita, kami ucapkan terima kasih. Hari ini adalah hari yang sangat penting karena pada hari ini saya akan melaporkan keadaan Indonesia, negeri yang mayoritas penduduknya Islam, yang dulu kita takuti itu, sekarang sama sekali tak berdaya di hadapan kita. Karena kini tak ada satupun yang perlu kita takutkan dari negeri itu, laporan Intelejen mengatakan bahwa tak ada satupun bahaya potensial yang akan menggangu kepentingan kita di negeri itu. Kita tidak perlu takut kepada angkatan bersenjata mereka, karena senjata yang mereka gunakan adalah kiriman dari negeri kita, lihatlah ketika kita jatuhkan embargo senjata, tentara-tentara mereka. yang lebih lucu lagi kemarin presidennya sendiri yang memelas pada kita untuk menghentikan embargo. Tak perlu takut pada generasi mudanya, rupanya faham materialisme, budaya konsumtif, hedonisme, individualisme yang kita ajarkan itu lewat iklan-iklan kita, tayangan-tanyangan televisi kita, film-film kita, propaganda- propaganda kita, sudah tertanam pada hati dan pikiran sebagian besar dari mereka, jangankan memikirkan negeri atau umatnya lebih-lebih agamanya, kini mereka hanya memikirkan kesenangan diri mereka sendiri, bayangkan saja Negara semiskin itu penduduknya menempati urutan tertinggi dalam urusan berbelanja baju ke Singapura, mengalahkan Jepang, Australia dan Cina sekalipun.  Tak perlu takut tentang pelajar- pelajarnya, karena mahasiswa- mahasiswa terbaiknya selalu kita rekrut dan kita pekerjakan di perusahaan perusahaan minyak tau tambang kita, dan kita menyuap mereka dengan gaji yang besarnya sama dengan loper koran di negeri kita. kepada pemimpin politik dan pejabatnya, karena sebagian besar dari mereka adalah orang yang gila jabatan dan sangat mudah untuk di suap, untuk uang dan jabatan, mereka bisa kita minta untuk melakukan apa saja sesuai keinginan kita. ada kabar yang lebih menggembirakan lagi, menurut laporan Intelejen yang aya terima, bahwa umat Islam di sana telah terkotak-kotak menjadi banyak kelompok dan golongan. Tiap-tiap kelompok menjatuhkan yang lain dan mengganggap kelompoknya yang lebih baik dari yang lain, ada bibit kebencian yang besar di antara mereka yang dapat kita manfaatkan. sangat mudah bagi Intelejen kita yang berpengalaman untuk mengadu domba diantara mereka. dan hampir mustahil bisa mereka bayar, 22% APBN mereka habis untuk membayar hutang kepada kita, Sehingga mengurangi anggaran  pendidikan mereka, kesehatan mereka, dan pelayanan sosial mereka. Sehingga di negeri itu banyak penduduknya yang kelaparan, miskin, sakit dan tak mampu berobat, ini merupakan keuntungan bagi kita. Karena semakin lama jika kondisi tidak berubah, maka akan tercipta generasi yang lemah dari negeri tu, yang tidak akan mampu melawan kita, seperti yang selamaini kita harapkan.Kekayaan negeri mereka hampirsemuanya kita kuasai, lebih dari 96 % ladang minyak mereka telah kita miliki, tambang batu-bara, tembaga, emas, yang beroperasi di negeri itu hampir semuanya adalah milik kita. Lebih dari itu mimuman-minuman, makanan- makanan, buku-buku, walau banyak yang ngopi, komputer- komputer, software-soffware mereka, walau banyak yang ngebajak, bahkan odol dan sabun yang mereka gunakan adalah produksi perusahaan-perusahaan kita. Indonesia merupakan ladang dollar kita yang harus tetap kita pertahankan bagaimanapun caranya, 200 juta lebih penduduk negari itu merupakan konsumen bagi produk-produk perusahaan kita. Singkat kata Indonesia telah kalah dari kita baik dari segi ekonomi, militer, politik, budaya, teknologi, dan lain-lain dan lain-lain. Untuk menjaga agar kondisi ini tetap berlangsung, maka saya sarankan agar lebih mengefektifkan promosi budaya konsumtif dan hedonisme kepada mereka, kepada agen-agen CIA agar memecah belah umat slamnya, tebarkan kecurigaan dan fitnah di antara mereka, biar mereka terus berkelahi dan tidak punya waktu untuk melawan Imperialisme kita, terus rekrut generasi muda terbaiknya agar bekerja untuk perusahaan- perusahaan kita, sehingga tidak akan banyak gerakan yang menentang kita. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ucapkan terima kasih atas kerja sama yang luar biasa ini, kepada seluruh pihak yang telah ikut serta membantu usaha kita, Perusahaan-perusahaan Multinasional, Televisi dan Media masa, Bank Dunia, IMF, CGI, Negara-Negara sekutu, Economic Hit Man, Mafia Berkeley, yang terhormat Para Pejabat Korup Indonesia. Dan lain-lain, dan lain-lain. 

SUMBER: http://goo.gl/3xooiC

Iklan

Ini Syarat Pendaftaran Online CPNS 2014

WARTA KOTA, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka pendaftaransecara online seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014, melalui portal nasional panitia seleksi nasional (Panselnas) mulai hari ini, Rabu (20/8/2014).

Para pelamar yang berminat bisa mengunjungi situshttp://sscn.bkn.go.id dan https://panselnas.menpan.go.id/ untuk mendaftar dan mendapatkan informasi lainnya.

Pendaftaran CPNS 2014 secara online, seperti dikutip situs Sekretariat Kabinet, untuk menjamin transparan dan akuntabel. Selain itu, seleksiini juga dimaksudkan agar setiap PNS yang lolos memang kompeten dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pendaftaran CPNS dilaksanakan secara serentak dan terintegrasi melalui sistem pendaftaran online. Sistem pendaftaran CPNS online diperuntukkan bagi pelamar CPNS yang akan mengisi formasi umum di instansi pusat maupun daerah.

Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi kementerian dan lembaga dan formasi di instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Kementerian PAN-RB telah mengumumkan 68 kementerian dan lembaga yang membuka formasi.

Sedangkan untuk formasi Daerah terdiri atas 28 pemerintah provinsi dan 455 pemerintah kabupaten/kota.

A. Formasi Pusat terdiri atas 68 kementerian/lembaga (total 24.928 formasi):

1. Tiga kementerian koordinator: 87 formasi

2. 27 Kementerian: 18.253 formasi

3. 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian: 4.783 formasi

4. Lembaga & Sekretariat Lembaga Negara: 1.805 formasi

B. Formasi Daerah (total 38.824 formasi)

1. 10 Provinsi di Pulau Sumatera dan sekitarnya: 11.347 formasi

2. Sembilan Provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara: 8.376 formasi

3. Lima Provinsi di Pulau Kalimantan: 6.644 formasi

4. Enam provinsi di Pulau Sulawesi: 4.920 formasi

5. Empat provinsi di Kep. Maluku dan Papua: 7.537 formasi

Panselnas CPNS 2014 melakukan penyederhanaan pendaftaranCPNS, yakni dengan pendaftaran sistem online melalui websitepanselnas.menpan.go.id untuk semua lulusan baik SMA, D3, S1.

Terdapat sejumlah syarat yang perlu diperhatikan. Diantaranya, seleksihanya dapat diikuti melalui tahap pendaftaran di portal itu di mana pendaftar wajib memiliki alamat surat elektronik yang berlaku.

Setelah melakukan registrasi di website resmi CPNS 2014, peserta harus melengkapi syarat-syarat yang akan dibawa di pelaksanaan tesCPNS 2014.

Dikutip laman Panselnas CPNS 2013, umumnya pendaftaran online memuat persyaratan berikut:

1. Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Tahun dan nomor ijasah pendidikan terakhir.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) transkrip nilai pendidikan terakhir.
4. Berkas pasfoto digital warna berukuran 200 x 150 piksel dalam format JPEG dan maksimal berukuran sebesar 30 KB.
5. Berkas fotokopi digital ijasah dan transkrip dalam format PDF dan maksimal berukuran 500 KB.
6. Surat elektronik (email) yang biasa dan selalu Anda akses secara berkala. Informasi khusus akan disampaikan melalui surat elektronik secara langsung.
7. Judul dan abstrak tugas akhir/tesis/disertasi
8. Untuk pelamar lulusan dari luar-negeri, diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Dikti – Depdiknas, atau Surat Keterangan telah mengajukan permohonan Penyetaraan Ijazah.

Kebenaran isian serta berkas digital yang diunggah akan dicek pada saat verifikasi fisik sebelum ujian tulis. Ketidaksesuaian data akan mengakibatkan peserta digugurkan dan tidak diperkenankan mengikuti ujian tulis.

Dalam proses verifikasi, panitia tidak memiliki wewenang untuk melakukan perubahan pada isian Anda.

 

Sumber: http://wartakota.tribunnews.com/2014/08/20/ini-syarat-pendaftaran-online-cpns-2014

Kedudukan Demokrasi dalam Pemikiran Barat sejak Plato hingga Marx

PENDAHULUAN

Fenomena demokrasi telah menjadi wacana luas sejak berakhirnya perang dingin di tahun 1991. Runtuhnya simbol kekuasaan komunis yakni Uni soviet menjadi determinasi penerimaan konsep demokrasi secara menyeluruh oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Demokrasi merupakan konsep penyelenggaraan pemerintah yang diusung oleh pemahaman liberal Barat, utamanya Amerika sebagai pencetus pertama konsep demokrasi. Walaupun demikian, banyak pula yang berpendapat bahwa demokrasi secara partikular berakar dari nilai nasionalisme dan kebebasan berpendapat yang berkembang sekitar awal abad 20.

Konsep demokrasi bukanlah hal yang sama sekali baru bagi dunia internasional. Konsep demokrasi tertua telah diperkenalkan secara implisit oleh filsuf Yunani kuno, yakni Plato dan Aristoteles. Akan tetapi, posisi demokrasi dalam ketatanegaraan berdasarkan pemikiran filsuf-filsuf tersebut belumlah substansial seperti masa sekarang. Hal itu disebabkan demokrasi dianggap merupakan konsep negara yang buruk dalam dunia filsuf Yunani saat itu.

Pada masa-masa selanjutnya nilai demokrasi ditelan oleh konsep negara politea dan otokrasi, hal ini sejalan dengan pemikiran Santo Agustinus dan Thomas Aquina. Sedangkan pada masa berikutnya, yakni pada masa pemikiran Machiavelli dan Thomas Hobbes, konsep demokrasi mengalami nasib naas, dikubur oleh kekuasaan yang terpusat pada satu penguasa saja. Selanjutnya, demokrasi mulai mendapatkan angin segar dari Montesquieu dan J.J. Rousseau sehingga meraih kepercayaan diri sebagai konsep negara yang idealis dan banyak diidam-idamkan oleh orang-orang di dunia, khususnya orang-orang yang tertindas. Demokrasi meraih momentum keemasan ketika ia diembeli oleh nilai-nilai liberalisme seperti kebebesan berpendapat dan kebebasan pasar ekonomi yang seluas-luasnya.

Berbeda dengan pemikir-pemikir barat era sebelumnya, seperti yang telah disebutkan di atas, Freidrich Engels, Karl Marx dan Engels muncul sebagai pemikir radikal yang kontroversional. Dinamakan kontroversional karena seolah-olah pemikiran ketiganya mendirikan parameter jelas yang membatasi konsep demokrasi yang berlebihan. Dikatakan oleh ketiganya, bahwa demokrasi yang dijunjung tinggi oleh demokrasi mesti diawasi oleh keterlibatan pemerintah pusat dalam melakukan kontrol yang ketat, bila perlu.

Berikut dalam tulisan ini akan dibahas satu persatu perspektif pemikir barat dalam menerjemahkan konsep demokrasi sesuai dengan konteks zamannya masing-masing dengan harapan semoga tulisan ini menjadi bacaan ringan dan menambah pengetahuan pembaca budiman. Segala kritik dan saran diterima dengan terbuka demi memperbaiki tulisan ini di masa datang.

  1. Zaman Yunani Kuno, Plato (429-347 Sm) dan Aristoteles (384-322 SM)

Keilmuan Yunani, pusat awal perkembangan peradaban Barat, memperkenalkan metode-metode eksperimental dan spekulatif guna mengembangkan pengetahuan melalui semangat rasionalisme dan empirisme dengan menempatkan akal di atas segala-galanya. Dengan kata lain sumber kebenaran hanya dapat dikenali melalui akal. Berbeda dengan pemikiran di atas yang lazim di Yunani, Socrates, salah satu pemikir Yunani yang paling signifikan dan inspiratif, mengungkapkan bahwa kebenaran dapat dikenali melalui metode retoriknya. Yakni kebenaran akan diketahui buktinya dengan melakukan investigasi, dengan bertanya, terus-menerus. Athena, tempat lahirnya para filsuf Yunani dahulunya terkenal dengan sistem pemerintahan yang demokratis.

Dalam sejarah awal perkembangannya demokrasi juga memakan korban. Socrates, filsuf terkemuka negara Yunani kuno, sangat kritis membela pemikiran-pemikirannya, yaitu agar kaum muda tidak mempercayai para dewa dan mengajari mereka untuk mencapai kebijaksanaan sejati dengan berani bersikap mencintai kebenaran sehingga terhindar dari kedangkalan berpikir.

Socrates sangat meyakini adanya kebenaran mutlak, maka para penguasa Athena menganggap Socrates sebagai oposan. Mereka menganggap Socrates menyesatkan dan meracuni kaum muda dengan ajaran-ajarannya. Socrates menemukan argumen untuk membela diri, yaitu dengan metode induksi (penyimpulan dari khusus ke umum). Dengan metode induksi ini ia menentukan pengertian umum yang berhasil membuktikan bahwa tidak semua kebenaran itu relatif.

Meskipun tidak meninggalkan ajaran gurunya, Plato mengungkapkan bahwa kebenaran yang mutlak terletak pada ide dan gagasan yang abadi. Seluruh filsafat Plato bertumpu pada ide yang menurutnya realitas (kenyataan) sebenarnya dari segala sesuatu yang ada dan dapat dikenal lewat panca indra.

Melalui idealisme yang empiris, Plato mengungkapkan bahwa hal terpenting berhubungan dengan penguasa adalah,penguasa mesti berasal dari kalangan filsuf. Dengan sejumlah argumentasi, menurut Plato, hanyalah filsuf yang dibekali dengan nilai-nilai kebenaran. Landasan pemikiran Plato tentang negara berawal dari idenya yang menggolongkan manusia ke dalam kelas dalam negara, berturut terdiri dari akal, semangat, dan nafsu yang kemudian memperoleh interpretasi berbeda yakni sebagai penasihat, militer, dan pedagang.

Plato mempercayai bahwa masing-masing individu mesti melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan tidak ada pelanggaran hierarkis. Hierarki inilah yang kemudian dipertahankan oleh plato sebagai justifikasi pemikirannya mengenai demokrasi. Artinya, demokrasi kerakyatan tidak bisa diterima oleh pemikiran plato seperti di atas karena rakyat biasa tidak mempunyai waktu untuk memikirkan negara, dan lebih pentingnya lagi, Plato menegaskan bahwa rakyat tidak memiliki pengetahuan ketatanegaraan sama sekali. Penyerahan wewenang pada rakyat yang demikian sepenuhnya merupakan awal kehancuran suatu entitas kekuasaan itu sendiri.

Pemikiran ini serupa dengan muridnya Aristoteles, meskipun sedikit berbeda, Aristoteles dan Plato berbagi kemiripan landasan pemikiran. Pemikiran Aristoteles mengenai demokrasi diungkapkan dalam pandangannya mengenai warganegara. Menurutnya tidak semua individu dikelompokkan ke dalam warganegara. Warganegara adalah individu yang memiliki waktu untuk memperluas pengetahuan tentang urusan publik dan mengupayakan kewajiban. Sebaliknya, individu yang secara alamiah merupakan budak dan kelas produsen, petani tidak masuk kategori warganegara. Singkat cerita, implementasi pemikiran Aristoteles terdapat pada pengertian, filsuf yang notabene mengusahakan kebajikan bisa disebut warganegara; sementara budak, bukan warganegara. Jadi ketika wewenang diberikan kepada individu secara meluas seperti golongan petani, golongan penghasil produsen, dan budak, mengakibatkan negara berada pada bentuk terburuknya. Hal ini ditegaskan oleh tulisan Aristoteles, Republik, yang menempatkan bentuk negara demokrasi sebagai bentuk terburuk suatu negara.

  1. Abad Pertengahan, Santo Agustinus (354-450) dan Thomas Aquinas (1229-1274)

Watak filsafat politik Santo Agustinus, bekas penganut Manikheisme dan pembuat onar semasa remajanya ini, bisa dikarakterkan menjadi tiga: filsafat murni, yakni membahas teori tentang waktu; filsafat tentang sejarah yang membahas City of God; dan teori tentang penebusan dosa.

Ia meletakkan bentuk negara politea yang berdasarkan dengan konsep ketuhanan sebagai konsep negara paling baik. Secara simbolis ia mengungkapkan bahwa penguasa tunggal, monarki, merupakan representasi Tuhan di dunia. Ia melihat wewenang representasi Tuhan tersebut mesti diikuti oleh rakyat umum atas dasar nilai kebaikan dan kepatuhan bersama. Secara singkat ini menyiratkan seolah Tuhan mengatur kehidupan ketatanegaraan, semacam bentuk negara kesemakmuran Kristiani. Sehingga ia melihat konsep negara dengan wewenang terletak pada rakyat luas—demokrasi, sebagai suatu negara yang tidak ideal karena negara demokrasi merupakan refleksi negara duniawi yang penuh dengan kekacauan, pertikaian, dan peperangan.

Dalam beberapa tulisannya dia memperkenalkan konsep pemahaman dalam memahami fenomena budak sebagai keadaan alamiah yang mesti diterima dengan lapang sebagai suatu keadaan dalam rangka upaya untuk menebus dosa. Masyarakat bawah menurutnya terdiri dari banyak orang yang masih berposisi budak. Sehingga ketika wewenang diberikan pada rakyat secara luas, maka wewenang tersebut cenderung dilaksanakan jauh dari cita-cita negara Tuhan.

Selain itu, Thomas Aquinas lahir 1225, terkenal dengan tulisannya Summa Theologika. Ia mengatakan bahwa hakikat manusia adalah berasal dari tuhan, yang mana tuhan kemudian menetapkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan politik. Dalam tulisanya ia juga sering mengusung pola hukum yang meliputi hukum kodrat, hukum alam dan hukum abadi. Menurutnya negara merupakan aktualisasi sifat alamiah manusia, sehingga terbentuknya suatu negara merupakan cerminan kebutuhan kodrati manusia.

Negara memuat serangkaian kewajiban salah satunya adalah mengarahkan setiap kelas-kelas sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan doktrin kristiani meyakini keberadaan alam akhirat yang abadi.

Dalam hal ini, pemikiran Thomas Aquinas tidak jauh berbeda dengan Santo Agustinus. Keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa negara mesti dibentuk oleh nilai ketuhanan. Bentuk negara yang sesuai dengan cita-cita keduanya yakni politea.

Thomas Aquinas berpikirn bahwa tentang kehendak bebas manusia dan tujuan akhir manusia yang selalu bermuara pada kebaikan, idealnya, pada tujuan ketuhanan. Meski tidak dijelaskan secara tersurat dalam berbagai tulisan baik Santo Agustinus dan Thomas Aquinas mengenai posisi demokrasi. sedikit sekali mereka menyinggung bentuk negara demokrasi. adapun Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa bentuk negara terbaik adalah monarki, dan yang terburuk adalah tirani denga tambahan demokrasi, setidaknya telah mendapatkan posisi yang lebih baik daripada dulu pada zaman filsuf. Menurutnya, demokrasi, meskipun buruk, tapi masih lebih baik daripada tirani.

  1. Abad Pencerahan, Machiavelli (1467-1527) dan Thomas Hobbes (1588-1679)

Machiavelli meletakkan, demokrasi di tempat terburuk, dan tirani di tempat terbaik dalam hirarki bentuk negara menurut pemikirannya. Hal berdasarkan pemikiran realis klasiknya yang berlebihan, ia beranggapan negara akan mengalami kejayaan manakala pemimpimnya terlepas dari nilai moral dan etika yang dulu pada abad pertengahan pernah diagung-agungkan. Akan tetapi, dalam lingkaran pemikirannya Machiavelli menyiratkan salah satu nilai demokrasi, yakni kebebasan individu. Menurutnya, kebebasan individu disediakan sepanjang tidak mengganggu keselamatan dan stabilitas tatanan politik. Walaupun Machiavelli tidak secara eksplisit menunjukkan nilai-nilai demokrasi, ia telah memulai anggapan bahawa sebenarnya nilai demokrasi itu tetap digenggam dalam bentuk negaranya. Akan tetapi, tetap, monarki absolut berada di tataran tertinggi bentuk negara terbaik berdasarkan pemikirannya.

Pemikiran ini selaras dengan Thomas Hobbes. Meninggalkan pemikiran ekstrem Machiavelli, Thomas Hobbes, meletakkan demokrasi di tempat terburuk, dan monarki di tempat tertinggi dalam hierarki bentuk negara sesuai dengan pemikirannya. Menurutnya pemerintahan akan sebaik-baiknya dijalankan jika kekuasaan terpusat pada satu orang saja. Akan tetapi, meletakkan adanya kewenangan dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Kewenangan tersebut diperoleh dari kontrak sosial dimana sekelompok orang secara pasrah dan sadar memberikan seluruh kekuatan politiknya pada orang di luar kelompok mereka. kontrak sosial memiliki kemiripan struktur dengan bentuk negara demokrasi saat ini. Kemiripan tersebut dapat ditelusuri pada periode pemikir barat selanjutnya, yakni JJ Russeau melalui penerbitan lembaga-lembaga pemerintahan atau biasa dikenal dengan distribusi kekuasaan.

  1. Era Westphalia, John Locke  (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan Jean Jacques Russeau (1712-1778)

Benih nilai-nilai demokrasi baru mendapatkan perhatian penuh oleh pemikir politik abad selanjutnya, ketika pertama kali John Locke mengungkapkan bahwa dalam keadaan alamiah, manusia lahir dengan persamaan dan kebebasan—kebebasan di sini masih tunduk dalam hukum alam yang bersifat normatif (hukum manusia).  Nilai kebebasan ini kemudian dituankan dalam kontrak sosialnya John Locke yang bersifat sangat liberal. John Locke memberikan dukungannya bahwa rakyat sipil atau warganegara juga termasuk dalam masyarakat politik. Oleh karena itu semestinya dilibatkan dalam setiap kegiatan politis pemerintahan. John Locke juga tampil dengan mengurusng konsep kekuasaan mayoritas. Namun, karena saat itu negara gereja masih mendominasi keadaan politik, maka pemikirannya ini masih berkembang secara rahasia.

‘Manusia dilahirkan bebas’, merupakan … JJ Russeau. Ia mengungkapkan adanya kehendak umum sebagai bentuk penyatuan sosial yang menciptakan pribadi kolektif baru, yaitu negara. JJ Russeau memperkenalkan untuk pertama kalinya konsep kedaulatan rakyat yang menempatkan kebebasan manusia sejajar dengan kehendak negara. kedaulatan rakyat ini bersifat tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Akan tetapi, kewenangan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Karena rakyat adalah subyek hukum maka dia harus menjadi pembautnya, semua anggota komunitas politik memiliki kedudukan sama dalam pembuatan hukum. Keadaulatan ada di tangan komunitas kapasita kolektif. Parlemen yang representatif dipilih oleh rakyat. Individu bebas dari pengaruh orang lain dalam menyatakan kehendak bebasnya. JJ Russeau mengatakan bahwa itdak ada sistem pemerintahan perwakilan, oleh karena itu, pemikirannya tentang konsep kedaulatan rakyat ini biasa dikenal dengan demokrasi langsung.

Berbeda dengan JJ Russeau, prinsip pemerintahan Montesquieu bisa dikategorikan ke dalam tiga kelompok,yakni republik, monarki, dan depotisme. Dalam Republik, Montesquieu mengatakan bahwa nilai penggerak pemerintahan adalah civic virtue dan spirit publik dari rakyat dalam cinta pada negara, kesediaan menundukkan kepentingan diri, patriotisme, kejujuran, keserhanaan dan persamaan. Demokrasi terletak di dalam republiknya Montesquieu, yang didefinisikan sebagai kedaulatan yan gdiserahkan pada lembaga kerakyatan.

Karakter pemerintahan, demokrasi, mencakup kedaulatan tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh hak pilih rakyat dalampemilu, yang merupakan kehendak rakyat sendiri. Montesquieu melatarbelakangi konsepsi bahwa kedaulatan rakyat bisa dibagi (didistribusikan) melalui tiga, pemisahan kekuatan pada legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan fungsionalnya masing-masing.

  1. Abad Imperialisme dan Kolonialisme, Fredrich Hegel (1818-1883), Karl Marx (1770-1831), dan Fredrich Engels (1820-1895)

Pandangan Hegel mengenai demokrasi, menurutnya demokrasi pada masanya dan sedikit pada masa sekarang bukanlah hasil akhir dan terbaik dari bentuk negara yang ada. Hegel dikenal sebagai pemikir yang mengedepankan disposisinya berkaitan dengan nilai-nilai kristiani. Ia menarasikan bahwa negara bukanlah alat melainkan tujuan itu sendiri sehingga untuk kebaikan bersama, maka rakyat harus menjadi abdi negara.

Posisi individu dalam pemikirannya, tidak mungkin bertentangan dengan negara, akan tetapi keberadaannya tetap diakui. Pemirikirannya yang seperti ini berasa dari pengarku pemikiran Kristiani Protestanisme. Konsepnya yang meletakkan rakyat harus sebagai abdi negara seolah menjustifikasi adanya bentuk negara yang demokratis, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip, artinya dengan suatu persyaratan bahwa warganegara wajib dibekali dan memiliki pengetahuan ketatanegaraan untuk kemudian diberi wewenang untuk menjalankan kedaulatan. Akan tetapi, pemikirannya yang Kristiani Protestanisme seolah menegaskan negara dengan orientasi nilai kebaikan yang berlandaskan pada ketuhanan. Seolah Hegel nampak menempatkan kembali negara dengan kekuasaan di tangan abdi negara dan agama dalam posisi sejajar, dan equal.

Berasal dari keadaan politis yang bersangkut paut erat dengan mass produksi dan ekonomi yang menyebabkan terciptanya dua kelas yakni kelas pemilik modal produksi dan kelas yang tidak memiliki modal. Keberadaan dua kelas ini seringkali menciptakan pertentangan. Dilatarbelakangi oleh adanya dua kaum ini, kelas bawah terus menerus berusaha melawan kelas atas dengan menghilangkan kelas. Perjuangan kelas bawah untuk menghilangkan gap tersbut inilah yang seringkali identik dengan perjuangan menuju revolusi. Karl Marx tidak bicara secara khusus tentang demokrasi, sebaliknya ia mendukung adanya regulasi ketat pemerintah, yang mengusung persamaan semua kelas. Pahamnya yang demikian sering dikenal dengan nama sosialis. ia tidak memposisikan demokrasi di ujung tanduk, sebaliknya ia memposisikan kekuasaan mesti diletakkan terpusat. Adapun demokrasi bisa ditarik ke haluan Marx, demokrasi rakyat yang disebut juga demokrasi proletar, adalah demokrasi yang berhaluan Marxisme-komunisme, mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial, manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada kepemilikan pribadi tanpa penindasan dan paksaan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan cara paksa atau kekerasan.

Teori Perbandingan Politik

Sistem Perbandingan Politik

Gabriel Almond memulai artikelnya dengan mengutarakan bagaimana metode sosial, khususnya sosiologi dan antropologi dapat menyediakan perbandingan sistematis di antara tipe-tipe operasional sistem politik major yang sudah ada (Almond, 1956: 391). Kehadiran studi perbandingan politik adalah untuk memenuhi tuntutan dikarenakan kepentingan internasional Amerika yang semakin diluaskan menjangkau negara-negara di luar batas negara dan sifatnya yang semakin urgen.

Pemerintah yang bersifat partikularistik adalah pemerintah Amerika, pemerintah Inggris, Uni Soviet. Pemerintah yang bersifat regional adalah pemerintahan di Timur jauh yaitu di negara-negara Balkan dan negara-negara Amerika selatan. Pemerintah yang bersifat politikal adalah Persemakmuran Inggris dan pemerintahan koloni. Sedangkan yang bersifat fungsional adalah usaha-usaha membandingkan secara komprehensif terbatas pada wilayah Eropa dan Amerika, sepertihalnya yang telah dilakukan oleh Finer dan Friedrich, perbandingan institusional yang spesifik seprti permbandingan antarpartai dan antarbirokrasi politik pemerintah).

Dalam hal ini penulis seolah menuangkan kritik terhadap perbandingan politik dengan klasifikasi dengan kecenderungan: tidak spesifik, artinya perbandingan yang dibuat selama ini sangat general—terlalu luas, sehingga terkesan tidak tepat sasaran. Ia pula mengemukakan inilah pentingnya terdapat metode sosial, melalui penelitian yang berbeda, dapat dengan bebas melakukan klasifikasi yang diinginkan berdasarkan hipotesis yang sudah diuji. Oleh karena itu ia mempromosikan tipologi sistem politik secara empiris, berdasarkan bangsa yakni Anglo-American,  masyarakat Skandinavia dan negara-negara kecil, masyarakat pre industrial, atau masyarakat sebagian industrial, sistem politik di luar Eropa dan Amerika, serta sistem politik totalitarian.

Sistem politik mencakup serangkaian aksi yang dilakukan oleh aktor dan peraturan-peraturan yang mungkin disepakati bersama baik secara kolektif maupun universal. Aktor yang terlibat dalam sistem politik dapat berupa formal offices, institusi, organisasi, informal offices, orang-orang dalam ruang lingkupnya, elektoral, pelobi dan sekelompok orang (groups).

Tidak meninggalkan klasifikasi sistem politik klasik, Gabriel Almond melengkapinya pendekatan dengan perspektif baru dalam memahami dan mengenali sistem politik di beberapa negara tempat sistem politik pertama kali tumbuh.  Yang menjadi subjek klasifikasi sistem politik Gabriel Almond adalah negara-negara Anglo-American (seperti Inggris dan Amerika), negara pre industri atau partially industrial state, negara totaliter, negara-negara Eropa kontinental (Italia, Perancis, dan Jerman).

Pendekatan yang diutarakan oleh G Almond terdiri dari dua sudut pandang, yakni sistem politik berdasarkan ciri khususnya dan berdasarkan struktur peran yang dibawa.

  1. Sistem politik Anglo-Amerika

Pertama sistem politik Anglo-Amerika, G Almond mengklasifikasikannya dengan deskripsi yang memuat homogenitas dan budaya politik yang sekuler. Homogenitas mengandung maksud kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan tujuan yang dimiliki oleh aktor-aktornya. Misalnya, diuraikan bahwa kesamaan tujuan itu berupa kesatuan nilai, antara lain nilai-nilai yang terdiri dari kemerdekaan, kesejahteraan massal dan keamanan (bebas dari rasa takut dan ancaman). Suatu kecenderungan ditemukan muncul dalam sistem politik yang demikian. Kecenderungan itu adalah aktor-aktor berbagi nilai yang sama.

Secularized political system. Sistem politik sekuler yang dianut masyarakat dalam negara maupun negara itu sendiri merupakan prinsip autonom (dependen) terhadap berbagai peran yang ada. Secara singkat merujuk pada setiap aktor memiliki peran tersendiri yang distinct. Hal ini kemudian didukung oleh setiap aktor yang biasanya memegang peran struktural masing-masing tanpa bercampur dengan peran lainnya.

Peran struktural masing-masing kelompok politik dalam sistem politik demikian adalah sangat terdiferensiasi, terorganisasi dengan baik sudah dilengkapi oleh birokrasi tersendiri, menjaga kestabilan dengan baik dan terdapat difusi kekuatan secara ekivalen. Peran masing-masing kelompok diterjemahkan secara jelas ke permukaan, sehingga mudah dikenali wujud manifestasinya. Salah satu wujudnya adalah menghasilkan berbagai tipe. Misal group dalam amerika, terbagi ke dalam pressure group dan lobbying group, pressure group berperan signifikan sebagai pihak yang memaksakan kehendaknya secara koersif maupun agitasi untuk mempengaruhi pemegang kekuasaan (baik eksekutif maupun legislatif), sedangkan lobbying group memainkan perannya secara lebih halus mempengaruhi pembuat kebijakan supaya melegitmasi aturan yang berpihak pada mereka.

  1. Sistem politik pre industrial atau partially industrial state

Pada pre industrial state maupun partially industrial state, sistem politiknya identik dengan sistem politik secara campuran kultural. Sehingga peran yang dilakukan oleh lembaga politik, parlemen misalnya, tidak terbatas pada perihal parlementer, bisa lebih. Peran masing-masing lembaga politik bisa saling bercampur satu sama lain, sehingga sifatnya tidak lagi spesifik dan unik seperti Anglo-Amerika, sebaliknya bersifat unpredictable. Karena kecenderungan yang bercampur inilah, ada dua kemungkinan yang bisa diprediksi, yaitu sewaktu-waktu sistem politik yang ada dapat mengalami transformasi menuju sistem yang baru, atau menuju kembali ke sistem politik lama, berkultur tradisional.

Peran struktural sistem politik industrial state, mudah dikenali melalui derajat kerendahan differensiasi (banyak kesamaan dan kemiripan peran satu sama lain), identik dengan aksi kekerasan, dan ketidakstabilan.

  1. Sistem politik totaliter

Sistem politik totaliter dapat dikenali melalui sifatnya yang homogen, akan tetapi homogen di sini memiliki arti homogen yang sintetik (dapat dibuat dengan kesengajaan). Peran struktural identik dengan tidak adanya legitimasi kekuasaan, artinya kekuasaan yang mengarahkan dan membentuk sistem politik tidak memperoleh legitimasi dari warganegara yang dinaunginya. Jadi peran strukturalnya sangat bertitik tolak pada tidak adanya legitimasi kekuasaan. Karakteristik utamanya meliputi penggunaan kekerasan, adanya dominasi kuat oleh penguasa, dan peran kekuatan yang ada malah menciptakan ketidakstabilan dimana unsur-unsur negara menjadi cacat fungsi karena kekuasaan terkonsentrasi pada pusat. Tidak ada distribusi kekuasaan yang ekivalen.

  1. Sistem politik negara-negara kontinental Eropa

Berkebalikan dengan Anglo-Amerika dimana budaya sistem politik membentuk suatu sistem yang berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut bersama, maka sistem politik negara kontinental Eropa adalah fragmentasi budaya sistem politik yang tadinya terkonsentrasi utuh menjadi beberapa komponen-komponen. Sistem politik identik dengan perkembangan yang tidak paralel.

Simpulan

G Almond menyuguhkan pengetahuan baru tipologi sistem politik negara-negara Eropa pada umumnya. Tipologi ini bisa digunakan sebagai generalisasi dan prediksi untuk mempelajari kecenderungan dan kemiripan yang barangkali dimiliki oleh negara-negara lain di luar Eropa dan Amerika. Prinsip pragmatisme tentu saja tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena tipologi G Almond bukanlah sesuatu yang solid pasti akan terjadi. Studi perbandingan politik hanya menyediakan berbagai pendekatan untuk memahami kecenderungan yang barangkali terjadi di masa depan.

Sumber

Almond, Gabriel. 1956. Comparative Political System. Southern Political Science Association.

Review Sejarah Diplomasi: Jurnal 1-8

SEJARAH DIPLOMASI GLOBAL YUNANI KUNO DAN ABAD PERTENGAHAN

Jurnal I

  1. DEFINISI DIPLOMASI[GER1]

Komunikasi politik [GER2] yang terjadi di antara aktor negara secara khusus dan nonnegara secara umum, yang tertuang dalam negosiasi dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan reguler yakni mengembangkan hubungan.

Diplomasi berkaitan dengan usaha untuk mencapai kepentingan nasional melalui komunikasi politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan dalam skala internasoinal (William, 2008)

  1. KAPAN DIPLOMASI MENJADI KAJIAN HI

Diplomasi merupakan mesinnya hubungan internasional. Diplomasi muncul setiap saat dan tempat entitas politik dengan identitas berbeda melihat dan menyaksikan kebutuhan reguler untuk mengembangkan hubungan. Sebagaimana, peradaban manusia Mesopotamia, Yunani, Roma dan peradaban pada abad pertengahan.  Akan tetapi, diplomasi menjadi kajian HI sejak perang dingin berakhir dan muncul kebutuhan reguler untuk mengembangkan hubungan internasional yang lebih damai (peaceful), melalui kooperasi, mutual agreement, mutual understanding, etc.

  1. Mesopotamia

Pengetahuan terbesar mengenai praktik awal kegiatan diplomasi berasal dari budaya peradaban Mesopotamia pada 2850 BC.

Buktinya:

  1. Diskoveri bahasa diplomatik: bahasa Akadia[GER3]
  2. Surat-menyurat dari abad ke-14 SM antara penguasa Mesir dan Hitite: message—instrumen diplomasi berupa KOMUNIKASI
  3. Yunani
    1. Ikatan diplomasi antarpolis Yunani adalah
      1. Helenes v.s. Barbarians
      2. Pada masa Macedonia, raja Philip II, instrumen diplomasinya :
        1. i.      Panhelenism, sebagai propaganda[GER4]
        2. ii.      Menggunakan eksistensi Cendekiawan2, seperti Isocrates :persuasi
    2. Karakter diplomasi
      1. Diplomasi ancaman perang (DIPLOMACY FOR WAR), coercive power (militer)
      2. Instrumen Diplomasi : propaganda dan persuasi
      3. Roma
        1. Mewarisi tradisi diplomasi Yunani, mengadopsi, dan menyesuaikannya dengan tugas administrasi kekaisaran
          1. Fungsi diplomasi: perwakilan[GER5]
          2. Diplomasi:
            1. i.      Perluasan teritori dengan ikatan-ikatan perjanjian
              1. Dikenalkan terminologi LEGATI dan LEGATIO
              2. Abad Pertengahan (feodalisasi Gereja)
                1. Peran diplomasi dilakukan oleh PAUS dengan asas AGAMA
                  1. i.      Paus sebagai MEDIATOR konflik
                  2. Penurunan DIPLOMASI, sebab
                    1. i.      peta politik terpecah-pecah, masih, kombinasi perpecahan dan kekerasan melingkupi kehidupan kawasan internasional, ini merampas ruang gerak diplomasi. Mereka lebih suka berperang dan perang terus

ANALISIS

Diplomasi tidak hanya berkontribusi terhadap lahirnya perkembangan masyarakat internasional, diplomasi juga dipengaruhi oleh masyarakat peradaban. Hal ini disebabkan oleh masyarakat berevolusi menjadi entitas-entitas politik baru, yakni polis Yunani, suku-suku di Mesopotamia, etc. Sejarah diplomasi di empat peradaban berbeda tersebut mengindikasikan perubahan besar tetapi tidak dibarengi transformasi signifikan pada praktek-praktek diplomasi. Masa abad pertengahan antara beberapa macam polities berbeda telah memperdalam dan membawa pembaharuan terhadap kontekstual praktek dan pertukaran diplomasi[GER6] . Secara paralel, terdapat kesamaan yang ingin dicapai oleh penguasa Yunani, abad pertengahan, Roma; ketiganya diplomasi dilandasi oleh nilai internal yang merefleksikan kepentingan penguasa saat itu. Keyword: civilization, political entity, ancient diplomacy.

Jurnal II

MASYARKAT DIPLOMATIK EROPA: perang tiga puluh tahun and Path to Westphalia

Analisis[GER7]

Eropa pada abad tujuh belas dibentuk dari serangkaian common values dan common civilization yakni Lation Christendom yang mana pada abad pertengahan entitas spiritual agama secara faktual bersandingan dengan otoritas yang terdifusi. Sistem negara yang demikian kemudian terfragmentasi ke dalam beberapa emperor feodalis sampai ke tingkat negara kota seperti Venice, Lubeck, Bohemia etc. Peta kekuasaan bukan suatu yang solid. Meskipun balance of power terus menerus dijaga melalui satu kekuatan hegemoni (yakni Kekaisaran Romawi Suci) tidak kemudian resisten terhadap keinginan negara lain untuk menjadi hegemoni tunggal. Peran berlatar belakang agama dan semangat menyebarkan agama menjadi seakan-akan FAKTOR (nilai) DOMINAN DIPLOMASI dipraktikkan dalam aliansi-aliansi dan diplomasi rahasia antarpersekutuan.

Westpahlia menegaskan teritori negara yang diakui dan diteguhkan kedaulatannya guna menjamin kestabilan politik.

  1. The Quest for position for Hegemony
  2. Fase-fase aliansi
  3. Diakhiri oleh Westphalia:kongres diplomatik modern pertama(diakui secara otentik)
    1. Batas-batas teritorial jelas; negara sebagai entitas politik tertinggi (otoritas tertinggi, bukan gereja)
    2. Pengakuan kedaulatannation-states
      1. i.      Prinsip kedaulatan: bebas intervensi asing
      2. Protestan dan Katolik sejajar kedudukannya
      3. Kehadiran Italia dengan kemajuan sekulerismenya

Karakter diplomasi

  1. New diplomatic system
    1. i.      Kedekatan dan keluargaan
    2. ii.      Dialog diplomasi melalui
      1. Persuasi, ancaman, aliansi terbuka, pernikahan, dan plot konspirasi
      2. iii.      Ada permanen agen, kedutaan dan embassy
        1. Warisan Italy Renaissance

Jurnal III

DIPLOMASI ABAD 20[GER8]

  1. Westphalia
    1. Konferensi multilateral pertama
    2. Westphalia (terbukti) tidak menjamin kerangka kedamaian dan stabilitas politik yang harmonis[GER9]
    3. Westphaliaà distribusi of power= 5 Great Powers
      1. i.      Dirusak oleh perang Napoleon, diakhiri oleh perjanjian Vienna 1815
      2. ii.      Vienna 1815,setting of conduct nya praktik diplomasi diikuti oleh konteks Aux Chappele
        1. Meliputi fungsi, tugas, hak, kewajiban dan fungsi diplomat
        2. Residen minister, embassy, konsulat dan charges d’affaires
        3. World War I goals: Glory[GER10]
          1. i.      Kolonialisme dan imperialisme
          2. Karakter Diplomasi terbentuk dari nilai kolonialisme dan imperialisme kuno
          3. Karakter DIPLOMASI FOR WAR[GER11]
            1. i.      Bilateral
            2. ii.      Secret
            3. iii.      Instrumen diplomasi : Agitasi[GER12]
            4. iv.      Karakter diplomasi dalam perjanjian
              1. Rappalo (diplomatic trade relations: italia—Serbia, Slovenia, Croatia)
              2. Locarno (Status quo: diplomacy for mutualism dan frontiers : Jerman—Perancis, Chzecoslovakia, Inggris, Belgia)
              3. Briand-Kellog (diplomacy for Peace: mendekatkan Jerman dg Perancis)
              4. Diplomasi mengalami kecacatan fungsi
                1. i.      Diplomat dianggap inkompeten, tidak intelegent, rentan terhadap bencana[GER13]

ANALISIS

Diplomasi bilateral dan diplomasi rahasia menjadi karakter diplomasi saat itu. Kegiatan diplomasi tidak didedikasikan untuk menjalin hubungan baik internal aliansi. Jadi diplomasi bukan perangkat untuk meredakan ketegangan dan kecurigaan melainkan instrumen untuk memperkuat ikatan aliansi. Framework diplomasi saat itu banyak dikendalikan oleh lima kekuatan besar Eropa. Praktek diplomasi sebagian besar for war—diplomasi perang (bukan diplomasi untuk berperang, 2 terminologi berbeda). Kelemahan karakter diplomasi yang demikian terletak pada objektivitasnya yakni, tidak diperuntukkan untuk mencapai perdamaian.

Jurnal IV

DIPLOMASI SETELAH PERANG[GER14]

  1. Versailles: legitimasi kejahatan perang yang dibebankan pada Jerman
    1. Karakter diplomasi Versailles: diplomacy for Punishment and Diplomacy for Revenge
    2. Akibat
      1. i.      Self determinasi
      2. ii.      Sistem mandat
      3. iii.      14 points of Wilson
      4. Tujuan awal Versailles: menjamin stabilitas internasional (balance of power: karena bersifat kompetitif)
      5. Karakter diplomasi
        1. Preventive diplomacy 14 points of Wilson
          1. i.      Diplomacy for collective security system (Washington Conference)
          2. ii.      Diplomacy of Finance (Dawes’ Plan)
          3. iii.      Diplomacy of Trade (Germany-Russia frontiers)
          4. iv.      Diplomacy of Commerce (collective diplomacy for Oil)
          5. v.      Diplomacy of Economic
          6. vi.      Diplomacy for Peace (Geneva Pact)
          7. vii.      Diplomacy dalam asosiasi (LBB)
            1. Pola diplomasi: asosiasi dan conference
            2. Karakter utama diplomasi setelah perang:
              1. i.      Diplomacy of Compromise (preventive diplomacy) : UK US
              2. ii.      Coercive diplomacy: France Italy
              3. Issues dalam diplomasi
                1. i.      Batas teritorial (Locarno Pact)
                2. ii.      Amerika-Pasif dalam internasional (Washington conference dan Briand-Kellog Pact)à cermin konservatif internasionalisme[1]
                3. iii.      Revisionisme= pencitraan kembali dunia yang penuh damai (idealisme Wilson)
                4. iv.      Nationalities (Rappalo Pact)

ANALISIS

Ruang lingkup diplomasi pada era setelah perang terfokus pada beragam aspek kepentingan nasional terbaru (trade, commerce, economic oil). Perlahan koersif diplomasi mulai berkurang peminatnya semata-mata disebabkan keengganan untuk berperang baik dalam konteks ekonomi maupun psikologi). Diplomasi secara politik kemudian sering dilakukan dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan harmonisme kawasan internasional. Nilai-nilai baru diplomasi yang tertuang dalam 14 poin Wilson kemudian menjadi manifestasi kebutuhan akan suatu lembaga internasional bertindak sebagai wadah negosiasi dan diplomasi internasional. Pola diplomasi yang diperkenalkan dalam masa ini berupa diplomasi preventif, diplomasi kompromi, dan diplomasi asosiasi yang ketiganya terangkum dalam terminologi DIPLOMACY FOR PEACE. Analisis diplomasi terletak pada sudut pandang aktor, perilaku, tujuan, dan isu yang sedang diminati dalam kepentingan nasional.

Jurnal V

MENUJU PERANG 1935-1940[GER15]

  1. Pola diplomasi
    1. Preventive diplomacy gagal
      1. i.      Czechoslovakia Crisis
      2. ii.      Shino Japan Crisis

Sebab KHUSUS kegagalan LBB

  1. iii.      German invaded Poland
  2. iv.      Italy invaded Ethiopia
  3. v.      Japan invaded Manchuria (China)
  4. Karakter diplomasi
    1. Jerman, Italia, JepangàDiplomacy of War era
    2. Perkembangan diplomasi:

Kemunduran preventif diplomasi

Kejatuhan ekonomi Atlantik utara (liberalisme Amerika): Great Depression 1933, Black Tuesday

Kebangkitan sosialis Rusia (Sosial komunisme Stalin)

  1. Isu diplomasi
    1. Pelanggaran Locarno Pact, Briand-Kellog Pact, Washington Conference (by Japan)
    2. i.      Kebangkitan Nazi di Eropa tengah
    3. ii.      Kebangkitan Fasisme Italia di Afrika Utara
    4. iii.      Kebangkitan Fasisme Jepang di Asia Pasifik

Sejarah diplomasi VII 20 November

Subsequently, Cold War is typified by bloc-building, political rivalry and confrontation, military competition and lack of free economic interaction. An initial inquiry spoke the outset of Cold war emerged when USSR disagreed with the US long-term of aid for whole Europe reconstruction economically after the catastrophic WW II. It was symbolized by the Russians walked out of Paris Conference (Deighton, 4: 82).

European cold war occurred due to US ambition to end Pacific war against Japan. In his effort, US requested for USSR military aid. US exercised diplomacy for transaction in which suggested that certain regions of Europe would be given up to USSR as a war cost. Instead of diplomacy of transaction, US had utilized diplomacy of atomic which the instrument of diplomacy was primarily was the using threat of atomic bombing.

In response to US request, USSR ultimately accepted the deal, soon a large regions of Eastern Europe belong to USSR. This type of diplomacy implemented both in Yalta and Potsdam conference had enabled USSR for becoming a considerably giant power in the next future, soon called the Cold War.

Instead of that, Potsdam meeting had defined certain decision in conducting control of Germany cooperatively, there constituted minors treaties carried out by victors . Some treaties and minors had proved that there were a rising tension between East-West. Especially within the conferences: Moscow foreign ministers conference, Paris Conference, December foreign ministers conference had become instances that symbolized the end of the wartime alliance (Deighton,4: 42). This generated two blocs building. A physical evidence was Germany division both ideologically and diplomatically in to two different part, West-East and East-West. East was typically refered to USSR-Stalin, while West refered to the power of British, France, and United States and their allies.

Three categories drawn by John Lewis Gaddis in an attempt to explain the cold war situation in Europe: Orthodoxy, revisionism, and post-revisionism.

Orthodoxy accounts, saying that USSR desire to expand its borders and influence, drove US to implement diplomacy for defense within each of their policy (known as defensive policy, and containtment policy).

Revisionists, rather than putting USSR expansion in guilty, they stated a clear view points to blame US.

Post revisionists, combined those two points into one.

Later, those three approaches will be used to draw an adequate explanation to respectively focus on the roles of ideology, decision-making factors, and geostrategic factors.

IDEOLOGY

According to early Western analyst, a work of traditional perspective, viewed that the cold war was rooted in Marxist-Leninist ideology in forming a totalitarian government in which it’s nearly impossible to conduct diplomacy for business, either trade or commerce. The combine of both Marxist-Leninist and Communist ideology shaped its foreign policy, saying that USSR is not ready to ‘give-and-take’ of peacetime in international politics, but USSR seemed ready to challenge the status quo what the former allies were expecting for (Deighton, 85). On the contrary, US who carried a liberated ideology, held the principles ofuniversalism, self-determination, equality and freedom, antiMarxism-Leninism, were part of his foreign policy making as a balance or counterpart against USSR ideology.

DECISION MAKING FACTORS

Talking about decision making factors, we must point out our views within the frame of foreign policy held by each different states, either USSR or US, and the study and analysing of each of their foreign policy. FP basicly explains how one state either rationally or irrationally react to other’s state events. The underground of decision making at that time was characterized by the experience of ‘what can be learned from the past and how the images of hostile power (kekuatan berlawangan) is likely to be seen’.

The situation and condition of cold war at that time, can be viewed by analysing the relationships and foreign policy formulation between one state and other.

What can be concluded is there was a distinctive difference of foreign policy implementing by set of liberated countries (such as British, France, US and alike) with socialist countries (such as USSR, East germany, China, and Commintern members). The difference was put on their practice to maintain a tied relations: liberated countries’ diplomacy applied a term of peacetime international and institutionalized trade and alliances with a frame of liberalization (open diplomacy with low issues such as education, new economic and industrial development soon was famous as a global economic system).

While Socialist countries maintained their tied relationships with a diplomacy within their own members (closed diplomacy). Diplomacy conducted with more military supports, political power to support certain politician, and diplomacy for agricultural trade.

GEOSTRATEGIC FACTORS

Talking about geostrategic factors, we must focus our inquiry on the shifting on international power mapping. In which, British (after WW I) was previously familiar a powerful nation in Europe, but subsequently gained altered position from strong state to less powerful, either economically or militarily. Thus there was a shift of who is being percieved as a world Hegemon.

Second, just when WW II above to begin, German remained as the strongest player among all, once Germany surrender marked as the end of WW II, there was a vacuum power. This vacum condition, according to structuralist view (kenneth Waltz, a neorealist) would be likely and automatically filled by a new hegemon, a new power. However, there were two great remaining powers feasible to fill the vacum, both are the same as powerful as others. US was as responsible as USSR. However, there were many excuses which put ‘one’ (either US or USSR) was not willingly to be less than another. Neorealist agreed that a diplomacy of peacetime international maintained by both was hardly possible because both countries had a completely different views understanding peacetime international.

REFERENCE
Deighton, Anne. The Cold War in Europe, 1945-1947.

The Superpower Competition 1945-1962

Emerging Nations  as a Non-Aligned Movement

As the world war ends, it produces a large decolonization. Such large decolonization emerges as a call for growing nationalism. Nationalism has its nown importance to breed several new states embedded with opportunity to grow as powerful as other states. One of instances are Indonesia, liberated from Netherland; Egypt, liberated from France; Iran liberated from Great Britain; India, liberated from Great Britain also.

Nationalism rests inside deconolization. Sometimes nationalism has been a powerful tool to demonstrate power as Japan did in the same year of Cold War. Another value of nationalism was to deminish central power possesed by several great empires such as Great Britain, France and Portugal. Nationalism has been a symbol for united States to emphasize its domination after WW II.

As col war initiates bloc division in to East-West, terminology emanated to define power competition between US-capitalist and USSR-communist. Looking pforward to escaping these two blocs, India and Indonesia begin a new ways to neutral, which later so called non-aligned movement.

Non-aligned movement is frist commenced through small regional conference where discusion then established between new emerging nations such as India and Indonesia. Having a similar history background, together Indonesia and India encourages several countries to join their union held in Bandung, in Bandung Conference.  The first time booth leaders invited medias to recor their agenda. It is an agenda to establish an isntitution of non-aligned movement that suggests a neutral bloc in order to avoid falling into conflicts of US-USSR.

As bandung congerence has resulted a non-aligned movement with its members, the actual worll wasn’t completely neutral, some nations somehow prefer either one of two blocs. However, one thing we shall note is some other countries remained neutral was Iran, Iraq, Sudan, and Libya. While on the opposite, another countries chose communist bloc were China and Vietnam among them. Another neutral movement mainly camong from African countries, they joined Bandung conferece as a call for a new power of newly liberated and independent countries.

COERCIVE DIPLOMACY

During cold war, diplomacy has discovered new techniques. First technique, USSR and US have employed secret agency to spy each other. Spying was a crucial tool to make assessment how far another country’s superiority is. US has employed CIA against KGB of USSR. Each agency was a pecialiest and expertise on a certain area. Cia is famous of his fine competence to spy human. KGB has good competence to spy materials.

Second, there’s competition in space technology. As Soviet union launched several spacecrafts to orbit eart equipped with a very brand new development of Slayut space station with MIR, technology to peek US. Meanwhile, US developed Skylab to balance SU domnation in outer space.

In the first phase of Cold War, Soviet Union seems to have a much advantages either military of technology. It is proved that Soviet Union has more missiles and soon discovered that Soviet Union has as much as disastrous atomic bomb as US does. This makes soviet Union regarded as stronger as US. Both US and Soviet union then conduct a diplomacy concerning on atomic weapons.

A competition between US and SU becomes more intense. Each of them attempting to reach as much as another nations to commit into one of the existing bloc.

I have previously discssed about new type of diplomacy which baasically based on competition, suspiciousness, and superiority. This Cold war climate makes both blocs almost commit to suicide—hehe war, I mean, but yet war is always avoided. I wonder why, because there would be no any difference if the third world war would break, as long as another country didn’t willingly join their stupid war, I guess the only country who would likely to vanish were only SU and US. There would be another vacum of power. Don’t you think so. And its good for Malaysia to fill that position, I think Malaysia will have that big courage as he unembarassedly use to.

Another strategy of compellence has been introduced within this framework of diplomacy. strategy of compellence is intended to intimidate. At the moment conld war had just merely started, there was a concern regarding power. The concern rested on ‘power’ has been familiar with military capability. The more secure a nation may feel, the more secure its fellow country will be. On the contrary, the less secure a nation may feel, he will arm himself. The less secure a nation may feel, so is another country will be.

Another way to stop the war, is the EEC and diplomacy of peace.

Previously has been narrarted about coercive diplomacy which basically characterized by competition, suspiciousness and superiority.it directs to tension escalating and tied arm and space race between US and USSR. While bothe are busily competing each other, another region in Europe reacts Cold war in different ways.

Europe started to commence to implement a new way of soft diploamcy exist within a permanent international body, such as EEC.

Nations in Europe continent were appling soft diploamcy that tends to cover a broad scope of any possible agreement and cooperation. It is rested into the aspects of economic, maily, military-reducing arms and reducing political-tensions.

Source:

Wasserstein, Bernard. 2007. The History of Europe. London: Oxford University Press.


[1] Hubungan luar negeri Amerika yang didasarkan pada kepentingan domestik nasional sebagai prioritas utama, kekuatan militer dan ekonomi perdagangan pada prioritas selanjutnya, disertai keyakinan bahwa pola hubungan internasional banyak berpusat pada negara sebagai aktor tunggal


[GER1]

Pengertian diplomasi secara umum, dalam konteks saat ini, atau kontemporer

[GER2]

Sejak interwar, postwar, WW I and WW II: diplomasi kebanyakan melibatkan komunikasi politik pemimpin2 negara besar, sebut saja PM Inggris, Winstons Churchill; Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson and FD Roosevelt; Pemimpin SU, Stalin, Lenin, Kruschev, Breznev, Gorbachev.

[GER3]

Esensi Diplomasi yang masih digunakan sampai modern diplomasi ialah

Penggunaan bahasa diplomasi internasional

Akar diplomasi kuno dari peradaban lama adalah

Penemuan bahasa Akadia sebagai bahasa komunikasi antarsuku yang bertetangga

Surat menyurat menjadi bukti adanya praktik diplomasi pada masa peradaban lama walaupun belum dilegitimasi secara konsesi bersama (namanya juga kuno)

[GER4]

Philips ‘PanHelenism’ sebagai propagandanya untuk menyatukan seluruh negara Polis melawan satu  musuh yang sama saat itu, yakni Persia

Dinilai berhasil

[GER5]

Maksudnya mengirim perwakilan ke negara2 tetangga baik untuk menakluk, mengancam, dan mematai2 mereka

[GER6]FOKUS ANALISIS

Intinya adalah, diplomasi mendapat pengaruh dan kemajuan, diskoveri besar-besaran melalui peradaban lama saat itu yang berpusat di Yunani, Mesopotamia, dan Roma; akan tetapi perkembangan diplomasi selanjutnya yakni di wilayah, Eropa, misalnya, diplomasi tidak  begitu mendapat perhatian besar: (1) Eropa saat itu masih lemah, karena peta politiknya yang pecah-pecah disebabkan serangkaian kekacauan, etc, apalagi saat itu sistem yang paling mendukung terbentuknya ruang bagi diplomasi adalah sistem gereja era abad pertengahan, dimana resolusi konflik selalu dijembatani oleh Paus, sebagai mediator diplomasi yang paling efisien.

[GER7]FOKUS ANALISIS

How treaties are set up

French as the international diplomatic language

French sent lots of his delegations to the treaty

Treaties signed in two different cities

Some important figures

Getting familiar with concept of Nation-state, and Europe condition during 17th Century

[GER8]FOKUS ANALISIS

To understand the concept of BoP

The Failure of treaty and the consequences for the future

The measurement of capability of diplomacy at that time

[GER9]

To understand the concept of BoP

Konsep BoP hadir karena situasi internasional yang anarkis dan kompetitif

Antara Perancis-Napoleon dengan empire besar di sekitarnya (kondisi geopolitik eropa) dengan negara2 empire yang saling bersaudara dekat, bertetangga erat, dll

[GER10]

Glory

Kejayaan diukur2 dari sebesar2nya wilayah teritory yang dapat ditaklukan

[GER11]

The Failure of the treaty and the consequences for the future

Growing notion that, at the END, war is the actual solution to stop the conflict

In other word, “War was perceived, at anycost, to be the best solution for anyconflict”

Thus leads to the “diploamcy for war”

Means, “Using a threat, you must agree with us/me, or I will demolish you and the entire region of yours”

Another consequences is

International assume that special envoys, embassy, and ambassador are no use

[GER12]Kekerasan, penggunaan militer

[GER13]

The measurement of capability of diplomacy at that time

[GER14]FOKUS ANtALISIS

Diplomatic writings, through treaes, pacts or conventions: (1) Verssailles: Diplomacy for revenge; (2) 14 Points of Wilson: Preventive diplomacy, a peaceful diplomacy, an age of Wilsonian built under ‘fear’ (refers Hobbessian Age), people are all basically afraid of any possibilty of future war.

Develop ‘new concepts’ of self determination etc (Consequences of Versailles, is Self determination, mandatory system, and 14 points of Wilson)

How economical situations can affect diplomacy like in US

[GER15]

The World war I had caused victorous country in Europe primarily British and France remained weak, economically and military. Both countries were heavily depends on US Economic Aid, as already mentioned there were several economic plans promoted by US: Dawes’ Plan, Marshall Plan etc (British and France had a huge debt on US). Because both country remained heavily dependent on US Aid, once US economic hit by depression in Black Tuesday 1933, their economic was pretty much far from better.

The conclusion is

Both Europe and US were weak situation.

Meanwhile, Germany by secret had it’s hidden plan to revitalize its industry rapidly, its military equipment and training by secret. Far in the east,

Japan was never visible that he had already gone a massive industry progression and development during Meiji Empire (so called Meiji Restoration), it has enabled Japan a confidence to expand its territory in order to fill its industry need as well as to realize its dream to be the only ruler throughout Asia continent and Pasific ocean.

KOMUNISME: PLATO, MARX, DAN ENGEL

Pengertian Komunisme

DIstilah komunis mulai popular dipergunakan setelah revolusi tahun 1830 di Prancis, yakni suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pada pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskan adanya raja. Akan tetapi yang terjadi justru dihapuskannya sistem republik dan Louis Philippe diangkat sebagai raja. Hal tersebut melahirkan munculnya gelombang perkumpulan revolusioner rahasia di Paris pada tahun 1930-1940an.

Istilah komunis awalnya mengandung dua pengertian. Pertama, hubungan mengenai komune, satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara sebagai federasi komune-komune tersebut. Kedua, lebih erat hubungannya dengan serikat rahasia dan serikat yang terbuang seperti perkumpulan Liga Komunis (1847) di kalangan orang Jerman yang hidup terbuang di negara lain (Paris). Dan yang ketiga, ia dapat digunakan untuk menunjukkan milik atau kepunyaan bersama seperti yang digunakan oleh Cabet dan pengikutnya di Inggris pada 1840-an.[1]

Istilah komunis sebagai suatu paham gerakan (ideologi) yang kemudian digunakan oleh golongan sosialis yang tergolong militan. Marx dan Engels menggunakan istilah dari karya mereka dengan apa yang disebut dengan manifesto komunis. Ini untuk memberikan pengertian yang revolusioner sekaligus memperlihatkan kemauan untuk “bersama”, bersama dalam arti hak milik dan dalam hal menikmati sesuatu.

Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin yang kemudian disebut dengan ideologi sosialisme-komunisme. Jika sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik ekstrem menghapuskan hak milik pribadi, komunisme lebih menunjuk pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Dan pada makalah ini penulis akan lebih mengusut pada ideologi komunisme.

A. Plato (429-347 SM)

Bagi Plato kepentingan orang-seorang harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Plato lebih cenderung untuk menciptakan rasa kolektivisme, rasa bersama, daripada penonjolan pribadi orang perorang. Oleh karena itu, mengenai cara kehidupan sosial, Plato mengemukakan “semacam komunisme” yang melarang adanya hak milik dan kehidupan berfamili atau berkeluarga. Ia memandang adanya hak milik hanya akan mengurangi dedikasi seseorang pada kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Dan keperluan jasmaniah seseorang akan dicukupi oleh negara sepenuhnya.[2]

Akan tetapi “komunisme” cara Plato ini terbatas pada kelas-kelas penguasa dan  pembantu penguasa saja, sedangkan kelas pekerja dibenarkan memiliki hak milik dan berkeluarga sebab merekalah yang akan menghidupi kelas-kelas lainnya.[3]

Semua pemikiran Plato dilatarbelakangi oleh keadaan kehidupan masyarakat di Athena pada masa itu di mana pertentangan antara yang kaya dan miskin sangat menyolok. Kekuasaan aristokrasi, oligarki, dan demokrasi datang silih berganti tanpa mampu mendudukkan suatu pemerintahan yang tetap. Latar belakang inilah yang mengilhaminya agar terdapat pembagian tugas yang ia sebut dengan “keadilan” di mana masing-masing anggota menjalankan perannya masing-masing.

Pemimpin perintah harus dipegang oleh idea tertinggi, yakni dari golongan pemerintahan atau filsuf. Mereka bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya, selain memperdalam ilmu pengetahuan dengan budi kebijaksanaannya. Mereka tidak diizinkan untuk berkeluarga tetapi dilindungi dan dihidupi oleh negara. Begitu pula dengan kelas pembantu penguasa, yaitu militer. Mereka tidak diperbolehkan memiliki harta milik pribadi (kecuali kebutuhan pokok sehari-hari), tidak diperbolehkan memiliki rumah pribadi (harus tinggal di asrama), dan juga dilarang terlibat dalam urusan emas dan perak. Namun negara akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan mereka sebagai upah pengawalan mereka terhadap keamanan negara.

Sementara dari kelas penghasil diperkenankan memiliki harta milik pribadi dengan ketentuan tidak boleh menjadi kaya namun tidak boleh juga menjadi miskin. Sebab jika terlalu kaya akan menyebabkan kemalasan dan jika terlalu miskin akan membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan negara, penguasa, dan juga pembantu penguasa.

Oleh karena golongan mayoritas – yang merupakan kelas penghasil – tetap diperkenankan memiliki harta pribadi dan juga berkeluarga, maka komunisme Plato disebut dengan komunisme terbatas. Revolusi komunisme barulah benar-benar terjadi ketika Marx dibantu oleh sahabatnya, Engel, dalam mengembangkan ide tersebut.

  1. Karl Marx (1770-1831)

Penggunaan istilah komunis dalam hasil karya mereka (dengan sebutan manifesto komunis) adalah untuk memberikan pengertian yang bersifat revolusioner sembari terus mengusung keinginan mereka untuk “bersama”, bersama dalam hal milik maupun menikmati sesuatu.

Masyarakat komunisme yang digambarkan oleh Marx adalah suatu komunitas yang tidak berkelas, namun tenteram dan tenang, manusia yang memiliki disiplin diri dan memandang pekerjaan sebagai sumber kebahagiaan, lepas  dari pemikiran perlu tidaknya sebuah pekerjaan dipandangan dari segi keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Bekerja merupakan sumber dari segalanya, sumber dari kebahagiaan serta kegembiraan. Orang bekerja bukan untuk memenuhi nafkah melainkan panggilan hati. Oleh sebab itu, selayaknya tiap-tiap orang menjalani peran sesuai dengan kesanggupannya.

Karena saat itu tingkat produksi telah demikian melimpah, maka pendapatan seharusnya tidak lagi berupa upah melainkan berdasar pada keperluan tiap-tiap individu. Kemajuan teknologi telah memungkinkan segala kemudahan, maka baginya tidak ada lagi perbedaan kerja otak dan otot sebab pembagian bukan lagi berdasarkan jenis melainkan berdasarkan keperluan hidup masing-masing individu.[4]

Pada tahun 1844 Marx menulis Economic and Philosophic Manuscript. Dalam tulisannya Marx dengan cerdas mengemukakan bahwa industrialisme benar-benar nyata dan sepantasnya disambut sebagai harapan untuk membebaskan manusia dari keterpurukan hawa nafsu akan kebendaan, ketidakpedulian, dan penyakit. Sementara kaum romantik kala itu lebih memandang industrialisme sebagai sebuah kejahatan, Marx mengartikan alienasi sebagai akibat dari industrialisme kapitalis. Dalam manuskrip, Marx mengungkapkan bahwa kapitalisme manusia dialienasikan dari pekerjaan, barang yang dihasilkannya, majikan, rekan sekerja, dan diri mereka sendiri. Maka buruh, menurut Marx, akibat dari industrialisme kapitalis, kini tidak bekerja untuk mengaktualisasikan diri serta potensi kreatifnya sebab “pekerjaannya tidak atas dasar kesukarelaan tetapi atas dasar paksaan”.[5]

Keterasingan dari pekerjaan itu terungkap dalam keterasingan manusia dari manusia itu sendiri. Buruh terasing dari majikannya yang diakibatkan oleh kepentingan yang kontradiktif; buruh ingin bekerja dengan kebebasan sesuai kreativitasnya sendiri (minimal ia ingin mendapatkan upah yang optimal) sementara itu majikan membutuhkan ketaatan dari buruh. Majikan pun melakukan penekanan terhadap upah buruh demi perhitungan untung-rugi perusahaan. Akibatnya buruh terasing dari para buruh sebab mereka saling bersaing berebut tempat kerja. Majikan terasing dari majikan lainnya karena terlibat juga dalam persaingan. Dalam kondisi demikian, sistem kerja upahan sebenarnya berdasar pada hak milik pribadi yang mana meciptakan kondisi di mana baik buruh maupun majikan menjadi egois. Maka untuk mengembalikan kesosialan manusia yang sesungguhnya, hak milik pribadi atas alat-alat produksi harus dihapuskan. Akan tetapi, menurutnya, pantas kiranya untuk diketahui bahwa hak milik pribadi bukan merupakan suatu perkembangan kebetulan melainkan merupakan akibat dari pembagian kerja. Oleh karenanya, hak milik pribadi tidak dapat begitu saja dihapus. Penghapusan dilakukan berdasar pada kondisi perekonomian secara objektif. Ajaran tentang kondisi itu oleh Marx disebut dengan “pandangan materialis sejarah.”[6]

The Manifesto of The Communist Party, atau Manifesto Partai Komunis yang dicetak pada Februari 1845 merupakan karya Marx dan Engels mendapatkan respon yang luar biasa. Dalam buku ini dikemukakan mengenai hakikat perjuangan kelas. Dengan tegas ia menjelaskan bahwa persoalan perjuangan kelas adalah bagian yang tidak terlepas dari pergulatan manusia sepanjang zaman. Ini bagian dari pergolakan untuk melakukan perubahan sosial dari golongan masyarakat yang tertindas melawan golongan yang menindasnya sejak kemunculan kelas sosial itu sendiri. Menurut Marx polarisasi ini terdiri atas kelas Borjuis (kelas yang menindas karena memiliki hak milik atas alat-alat produksi) dan kelas Proletar (kelas terindas yang hanya memiliki tenaga yang dapat diperjualbelikan pada pihak yang memiliki alat-alat produksi).

Menurutnya, untuk melakukan perubahan menuju masyarakat sosialis yang kemudian menuju masyarakat komunis yang tanpa kelas (unclasses) diperlukan adanya sebuah revolusi. Revolusi yang digambarkan menurut Marx mengalami dua tahapan: pertama, revolusi yang dipelopori kelas Borjuis untuk menghancurkan kelas feodal dan yang kedua adalah revolusi yang dilakukan kelas pekerja dalam usahanya menghancurkan kelas Borjuis. Pada revolusi tahap pertama, kaum pekerja tidak tinggal diam, mereka membantu kaum Borjuis untuk menghancurkan golongan feodal. Dan pada tahap kedua, kaum pekerja akan melakukan revolusi untuk menghancurkan kelas Borjuis. Pada tahap transisi dari masyarakat kapitalis menuju tahap komunisme, kekuasaan dilaksanakan oleh kelas pekerja dengan menggunakan sistem kekuasaan yang disebut proletar. Dikator ini diperlukan untuk menghancurkan sisa-sisa borjuis agar kelas pekerja memegang kendali sistem pemerintahan untuk keseluruhan masyarakat. Kekuasaan harus dipegang oleh kaum komunis yang merupakan komune yang termaju, paling teguh, dan yang paling memahami kondisi, garis perjuangan, dan hasil umum dari gerakan proletar.[7]

Bagi Marx dan Engel lahirnya kelas itu tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah dalam tahapan perkembangan kapitalis, dan pada akhirnya dengan adanya kemauan dari kelas proletariat untuk mengubah nasib mereka akan melahirkan revolusi di mana kaum proletar yang mengendalikan kekuasaan secara diktator. Tindakan dikator itu merupakan bagian dari revolusi guna menghancurkan sisa-sisa kaum borjuis dan menuju tahap transisi yang puncaknya akan tercipta suatu masyarakat yang tanpa kelas.[8] Suatu masyarakat kapitalis akan tumbuh dan terus tumbuh hingga akhirnya berhenti bertumbuh karena mengakibatkan kesengsaraan missal, sehingga muncullah suatu perubahan masyarakat yang disebut dengan revolusi.[9]

Marx kemudian memandang etika sebagai sesuatu yang berubah-ubah menurut zaman dan tingkat produksi. Dalam masa-masa sebelum diktator proletariat, etika itu baginya sama saja dengan etika kalangan berpunya, kalangan berkuasa. Dengan demikian, etika itu bersifat nisbi, tidak ada yang absolut, termasuk dalam apa yang telah disebutkan tadi (oberbau). Berbeda dengan etika pekerja di masa dikatator proletariat, ia mengemukakan bahwa etika pekerja itu penuh dengan sifat-sifat kemanusiaan yang cenderung pada keabsolutan. Semua alat dihalalkan asalkan tujuan tercapai. Dan baginya ini mutlak adanya.[10]

Sementara itu, bagi Marx, agama adalah the opium of people yang mana agama tidak menjadikan manusia menjadi dirinya sendiri melainkan menjadi sesuatu yang berada di luar dirinya yang menyebabkan manusia dengan agama menjadi makhluk terasing dari dirinya sendiri. Agama adalah sumber  keterasingan manusia. Agama harus dilenyapkan karena agama merupakan alat kaum Borjuis kapitalis untuk mengeksploitasi kelas pekerja. Agama pada masanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kaum borjuis. Ia digunakan agar rakyat tidak melakukan perlawanan dan pemberontakan, rakyat dibiarkan terlena agar tunduk patuh atas penguasa. Dengan kata lain agama adalah produk dari perbedaan kelas, selama perbedaan kelas ada, maka agama akan tetap ada. Marx percaya bahwa agama adalah perangkap yang dipasang oleh kelas penguasa untuk menjerat kaum proletariat. Menurutnya jika perbedaan itu dapat dihilangkan maka dengan sendirinya agama akan lenyap.

C.   Fredrich Engels (1820-1895)

Sementara itu bagi Engel, istilah komunis ini tidak terlalu mengandung suatu pemikiran yang utopis sebagaimana Marx seakan mendalilkan bahwa komunisme sebagai satu-satunya cara pemecahan masalah alienasi manusia yang diciptakan oleh kapitalisme. Komunisme bagi Marx merupakan penghapusan yang pasti atas hal milik pribadi dan alienasi siri manusia karena merupakan pemberian yang nyata atas hakikat kemanusiaan oleh dan untuk manusia. Komunisme sebagai naturalisme yang telah berkembang secara sempurna merupakan sebuah humanisme dan sebagai humanisme yang sempurna merupakan sebuah naturalisme. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ambisius Marx sewaktu muda: “Komunisme merupakan pemecahan terhadap segala teka-teki sejarah. Dan komunisme sadar akan perannya tersebut”.[11]

Engel lebih menghubungkan istilah tersebut dengan perjuangan kelas pekerja serta konsepsi materialis dari sejarah (The Manifesto of The Communist Party, halaman 28). Engel mengemukakan bahwa bila tiba suatu waktu ketika kelas sosial lenyap, maka kekuasaan  politik pun akan lenyap. Engel – yang merupakan seorang profesor dan filsuf berpengaruh di Jerman – sangat dikenal dengan filsafat dialektikanya untuk memahami suatu sejarah. Ia mengungkapkan pernah ada suatu masa masyarakat tanpa negara dan tanpa memiliki pengetahuan tentang negara dan kekuasaannya. Pada tingkat tertentu dari tahapan ekonomi yang berhubungan dengan terpecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas, negara pun hadir sebagai sebuah kebutuhan. Kemudian dalam tahapan perkembangan produksi di mana kelas-kelas menjadi suatu kebutuhan sekaligus “penghalang” yang baik bagi produksi, kelas-kelas tersebut akan dihancurkan oleh sebuah gerakan revolusioner yang bersifat komunal. Bersama dengan hilangnya kelas-kelas tersebut maka negarapun lenyap (sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai buku Marx dan Engel yang berjudul The Manifesto of The Communist Party).

Analisis

Pada akhirnya, sebagaimana dikemukakan oleh Magnis Suseno, paham Marx mengenai komunis dan segala macam bentuk masyarakat tanpa kelas, tanpa pembagian kerja, dan juga tanpa paksaan adalah suatu pemikiran yang absurd. Sebab ide Marx ini bersifat utopis dan bersifat kontradiktif. Akibatnya ide ini hanya akan mengalihkan perhatian manusia dari usaha memperbaiki kehidupan masyarakat.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Marx terhadap fungsi agama yang bertentangan dalam perspektif sosiologi agama itu sendiri. Dalam perspektif sosiologi, agamalah yang telah memberikan peran sebagai ideologi pembebasan bagi kalangan tertindas terhadap kaum yang menindasnya. Pemikiran Marx mengenai agama hanya didasari oleh pragmatisme fungsi agama pada masanya saja. Maka pada hakikatnya Marxisme dalam perkembangan penafsiran secara analisis merupakan suatu istilah yang merangkum sekelompok doktrin menyangkut pendiriannya yang mana tidak mungkin bisa menyatukan kesemua doktrin tersebut karena beberapa tafsirannya saling bertentangan satu sama lain.

Sementara teori klasik yang dikemukakan oleh Marx dan Engels mengenai perjuangan kelas banyak mendapat kritik dari para teoritis sosial sebab rumusan mereka tidak lagi relevan dengan perkembangan sosiologi politik. Namun banyak juga yang terpikat oleh metode perjuangan yang dikemukakan mereka. Pemikiran ini berkembang di Eropa dan menjadi inspirasi yang demikian revolusioner di kalangan pejuang politik yang menuntut perubahan dan pembebasan, sebagaimana tokoh revolusioner Antonio Gramsci, Lenin, Stalin, dan lain-lain yang mengusung gagasan ini dengan beberapa penyesuaian.

DAFTAR PUSTAKA

Noer, Deliar. 1983.  Pemikiran Politik di Negara Barat (Edisi Baru). Jakarta: Rajawali Press

Ebenstein, William & Fogelman, Edwin.  1985. Isme-Isme Dewasa Ini. Jakarta: Erlangga

Suseno, Frans Magnis. 1994. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.Jakarta

Struik. 1971. Birth of Communist Manifesto. New York: International Publisher

Bachtiar, Harsa. 1980. Percakapan Sidney Hook tentang 4 Masalah Filsafat: Etika, Iseologi Nasional, Marxisme, Eksistensialisme. Jakarta: Djambatan

Syam, Firdaus. 2007. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Sinar Grafika Offset


[1] Noer, 1983, Pemikiran Politik di Negara Barat, hlm. 196

[2] Noer, op.cit, hlm. 11

[3] Ibid

[4] Noer, op.cit, hlm. 204

[5] Ebenstein & Edwin,  1985, Isme-Isme Dewasa Ini, hlm. 18

[6] Suseno, 1994, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, hlm. 260

[7] Noer, op.cit, hlm. 204-205

[8] Struik, 1971, Birth of Communist Manifesto, hlm. 66

[9] Bachtiar, 1980, Percakapan Sidney Hook tentang 4 Masalah Filsafat: Etika, Iseologi Nasional, Marxisme, Eksistensialisme, hlm. 114

[10] Noer, op.cit, hlm. 206-207

[11] Ebenstein & Edwin, op. cit, hlm. 15

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi Isu-isu Global:Globalisasi, Lingkungan dan Ekonomi Internasional

Abstrak

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain. Dunia kini memiliki karakteristik global. Artinya, integrasi dunia makin ketat dan kaitan antara satu negara dengan negara lain makin erat. Peristiwa di satu negara yang jauh, akan terdengar dan bahkan berimbas di negara-negara lain. Dalam hal politik luar negeri Indonesia, maka untuk menghadapi era globalisasi adalah bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tersebut dalam percaturan internasional. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diarahkan pada prioritas mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungan negara-negara sahabat serta badan-badan internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional. Sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan internasional terhadap tekad dan kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis multidimensional yang sedang dihadapi saat ini. Dan untuk menumbuhkan kepercayaan dunia internasional tersebut, yang harus dilakukan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah dengan kebijakan yang dapat memperkuat keunggulan diplomasi Indonesia.

Perubahan iklim global merupakan isu global yang banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat dunia saat ini, karena dampak yang di timbulkan akan mengancam kelangsungan hidup bumi dan isinya. Isu lingkungan seperti ini, dalam studi hubungan internasional mengemuka sejak tahun 1960-an, dimana degradasi lingkungan terjadi akibat dari pertumbuhan era industrialisasi. Dalam politik internasional faktor pendukung seperti geografi, demografi dan distribusi sumber daya alam menjadi bagian yang penting. Ekspansi bahan mentah dari negara maju ke negara berkembang di anggap sebagai faktor pendukung masalah tersebut. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terkait dengan isu lingkungan adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga, seperti dalam kawasan ASEAN, untuk menangani permasalahan lingkungan dan bahkan membuat suatu perjanjian, yang merupakan perjanjian internasional lingkungan, di mana perjanjian ini mengikat secara hukum dan ditandatangani antara semua negara-negara ASEAN, sebagai suatu perjanjian yang menanggapi adanya salah satu permasalahan lingkungan.

Globalisasi perekonomian telah menjadi hard fact bagi semua negara termasuk berlaku di negara-negara sedang berkembang. Bagi sebagian negara, terutama bagi negara industri maju, hal tersebut telah mendatangkan berkah. Namun bagi sebagian besar lainnya, terutama sebagian besar negara berkembang seperti Indonesia, belum banyak membawa manfaat. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, memanfaatkan globalisasi perekonomian tersebut sebagai suatu cara  untuk menjalin kerja sama ekonomi bilateral maupun multilateral, baik kerja sama kemitraan ekonomi, kerja sama keuangan, investasi, perdagangan, maupun kerja sama secara umum yang menangani isu ekonomi dan keuangan. Dalam ekonomi internasional, diperlukan suatu kebijakan luar negeri Indonesia, di mana kebijakan tersebut dapat menyeimbangkan kedudukan ekonomi Indonesia dalam perekonomian internasional, seperti pada kenyataannya sekarang ini, bahwa perekonomian Amerika lah yang menjadi patokan bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia. Salah satu contoh politik luar negeri Indonesia dalam hal isu mengenai ekonomi internasional adalah kebijakan Indonesia pada krisis Asia tahun 1997 untuk menerima bantuan keuangan dari IMF sebagai bentuk kerja sama.

Pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri Indonesia diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, peningkatan citra positif Indonesia, serta dukungan masyarakat internasional terhadap integritas dan kedaulatan Indonesia menghadapi berbagai gejolak disintegrasi nasional. Upaya-upaya  tersebut ditempuh melalui pelaksanaan program penguatan politik luar negeri dan diplomasi, program peningkatan kerja sama ekonomi luar negeri, program perluasan perjanjian ekstradisi, program peningkatan kerja sama bilateral, regional, dan global/multilateral.

Globalisasi

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa- bangsa di seluruh dunia. (Menurut Edison A. Jamli dkk.Kewarganegaraan.2005)

Terdapat beberapa pengaruh positif globalisasi terhadap politik luar negeri RI. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan Indonesia kini dijalankan secara lebih terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan djalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat sehingga rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.

Dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa.

Dari globalisasi sosial budaya kita dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dan Iptek dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa yang pada akhirnya memajukan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa.

Namun demikian tidak ada hal yang benar-benar sempurna di dunia ini. Terdapat pula efek negatif globalisasi yang mempengaruhi PLNRI. Diantaranya globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tesebut terjadi akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang

Dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, Pizza Hut,dll.) membanjiri di Indonesia. Mayarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antarperilaku sesama warga.

Pengaruh- pengaruh di atas memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap nasionalisme. Akan tetapi secara keseluruhan dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa menjadi berkurang atau hilang. Sebab globalisasi mampu membuka cakrawala masyarakat secara global. Apa yang di luar negeri dianggap baik memberi aspirasi kepada masyarakat kita untuk diterapkan di negara kita. Jika terjadi maka akan menimbulkan dilematis. Bila dipenuhi belum tentu sesuai di Indonesia. Bila tidak dipenuhi akan dianggap tidak aspiratif dan dapat bertindak anarkis sehingga mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Banyak orang berpendapat bahwa sejak krismon 1997 Indonesia telah menjadi korban arus besar globalisasi yang telah menghancur-leburkan sendi-sendi kehidupan termasuk ketahanan moral bangsa. Sejumlah masalah yang sungguh memprihatinkan adalah bahwa kebijaksanaan pembangunan Indonesia telah dipengaruhi secara tidak wajar dan telah terkecoh oleh teori-teori ekonomi Neoklasik versi Amerika yang agresif khususnya dalam ketundukannya pada aturan-aturan tentang kebebasan pasar, yang keliru menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah obyektif dan bebas nilai, yang menunjuk secara keliru pada pengalaman pembangunan Amerika, dan yang semuanya jelas tidak tepat sebagai obat bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini.

Pakar-pakar ekonomi Indonesia yang memperoleh pendidikan ilmu ekonomi Mazhab Amerika, pulang ke negerinya dengan penguasaan peralatan teori ekonomi yang abstrak, dan serta merta merumuskan dan menerapkan kebijakan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan, yang menurut mereka juga akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Para teknokrat ini bergaul akrab dengan pakar-pakar dari IMF dan Bank Dunia, dan mereka segera tersandera ajaran dogmatis tentang pasar, dengan alasan untuk menemukan lembaga dan harga-harga yang tepat, dan selanjutnya menggerakkan mereka lebih lanjut pada penelitian-penelitian dan arah kebijaksanaan yang memuja-muja persaingan atomistik, intervensi pemerintah yang minimal, dan menganggung-agungkan keajaiban pasar sebagai sistem ekonomi yang baru saja dimenangkan. Doktrin ini sungguh sangat kuat daya pengaruhnya terutama sejak jatuhnya rezim Stalin di Eropa Tengah dan Timur dan bekas Uni Soviet.

Lingkungan

Isu pemanasan global telah mencuat kepermukaan dengan adanya data-data ilmiah yang menunjukan efek pemanasan ini akan menyebabkan ketidak seimbangan terhadap ekosistem diseluruh permukaan dunia. hal itu disebabkan adanya peningkatan dan konsumsi ‘fossil fuel’ sebagai bagian perkembangan teknologi industri yang menciptakan pencapaian kepuasaan dengan efisiensi tetapi tanpa meninjau lebih terhadap efek yang diberikan terhadap lingkungan.

Sebagai negara yang mempunyai potensi alam yang luas, terbentang dari barat hingga timur gugusan kepulauan Indonesia. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu bentangan kekuatan alam yang dapat menjaga stabilitas ekosistem di bumi. Tuntutan dunia internasional yang menginginkan agar isu pemanasan global ini dijadikan salah satu agenda utama dalam “pergaulan” internasional. Indonesia dengan kemudiannya menggunakan isu ini untuk menunjukan keikutsertaan dan kepeduliannya dalam lingkungan global yang dalam bentuk nyata telah dilakukan dengan pendekatan kepada seluruh negara untuk ikut serta dalam menangani dan mencapai solusi dalam isu global ini.

UNFCCC yang diadakan di Bali memberikan pandangan dunia bahwasanya Indonesia sebagai negara yang memiliki bentangan alam dan hutan tropis yang besar di mana menunjukan dunia internasional tidak dapat mengelak bahwa Indonesia mempunyai salah satu faktor pemecah masalah pemanasan global. Perihal ini dapat menempatkan Indonesia sebagai sebagai salah satu ‘keeper’ terhadap kekuatan alam yang dapat mengimbangi isu pemanasan global. Dengan itu pemerintah Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi pembuka jalan untuk menentukan kemana seharusnya perkembangan masyarakat dunia diarahkan.

Indonesia ikut andil dan berperan serta dalam hal kontribusinya akan menjaga agar dunia ini tetap dalam kondisi sehat, dan hal ini diwujudkan dalam beberapa tindakan konkritnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Di luar tataran kerja sama bilateral, kerja sama di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan perubahan iklim merupakan salah satu fokus kerja sama Indonesia. Melalui UU Nomor 6/1994 Indonesia telah meratifikasi UNFCCC dan melalui UU Nomor 17/2004 telah meratifikasi Protokol Kyoto. Selain itu, Indonesia berhasil menyelenggarakan Pertemuan ke-13 Konferensi Negara Pihak (Conference of Parties/COP) Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Pertemuan ke-3 Negara Pihak (Meeting of Parties/MOP) Kyoto Protocol telah diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 3-15 Desember 2007. Sejumlah keputusan penting pertemuan COP/MOP antara lain adalah keputusan mengenai Bali Roadmap yang mencakup bidang mitigasi, adaptasi, pengembangan dan transfer teknologi, keuangan dan investasi dan “way forward”. Elemen penting Bali Roadmap adalah “Bali Action Plan” yang merupakan kesepakatan negara pihak Konvensi untuk memulai suatu proses negosiasi di bawah “Convention track” yang diharapkan dapat diselesaikan pada 2009. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, dalam kerja sama di bidang lingkungan hidup, Indonesia juga merupakan negara pihak Konvensi Basel yang bertujuan untuk mengatasi masalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau toxic waste.

Dalam masalah lingkungan hidup, guna menindaklanjuti hasil COP-13/CMP-3 Indonesia berkomitmen untuk tetap terlibat aktif tidak hanya hingga Kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden COP berakhir, namun sampai dengan tahun 2009 ketika rezim perubahan iklim yang baru diharapkan dapat disepakati. Indonesia menekankan pentingnya menjaga momentum pascaBali dan memuat hasil akhir di Kopenhagen, Denmark, agar tersusun secara kronologis. Pada tingkat nasional, sebagai bentuk komitmen dalam mengatasi isu perubahan iklim, Indonesia akan mendirikan Indonesian Center for Climate Change yang akan berfungsi sebagai focal point dalam menindaklanjuti segala hal terkait dengan isu Climate Change. Dalam kaitan ini, Indonesia mengharapkan dukungan dari berbagai pihak dalam memfasilitasi kerja sama teknis di area mitigasi, adaptasi, Reducing Emisson from Deforestation inDeveloping Countries (REDD) dan transfer teknologi. Indonesia berencana untuk mengadakan pertemuan di tingkat

Kepala Pemerintahan, khususnya di tingkat Kepala Pemerintahan Troika (Indonesia, Polandia dan Denmark) serta beberapa Kepala Negara terkait untuk mengadakan pertemuan informal, sebagai political commitment dari apa yang telah disepakati di Bali. Rencana Indonesia tersebut telah disambut dengan baik oleh Sekjen PBB.

Ekonomi Internasional

Situasi perekonomian dunia mulai menunjukkan pemulihan, khususnya di kawasan Asia. Namun, pemulihan yang terjadi lebih disebabkan oleh stimulus fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dan belum mencerminkan perbaikan di sektor riil yaitu peningkatan output, tingkat investasi dan perdagangan maupun penurunan tingkat pengangguran. Proses pemulihan juga tidak akan merata dirasakan per kawasan akan berdampak buruk bagi proses pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target pembangunan internasional.

Krisis keuangan global telah memicu kesadaran, khususnya dari negara maju, tentang perlunya upaya untuk melakukan perbaikan global governance sistem keuangan dan ekonomi dunia untuk menghindari terulangnya krisis dengan lebih mengikutsertakan emerging economies yang perannya semakin penting dalam dinamika ekonomi global. Dalam kaitan ini, terbuka peluang untuk lebih menyuarakan kepentingan negara berkembang baik seperti pendanaan bagi pembangunan dalam upaya memulihkan ekonomi maupun dalam agenda yang lebih luas yaitu perbaikan global economic governance.

Indonesia telah memainkan peran aktif dalam KTT G-20 di Washington DC dan London.  Untuk KTT Pittsburgh mendatang pembahasan menurut rencana terbagi tiga bagian yaitu: (i) tindak lanjut hasil KTT Washington dan London, tindak lanjut rekomendasi laporan IFIs, MDBs, FSBs, dan Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan; (ii) langkah-langkah selanjutnya untuk membahas pola pertumbuhan ekonomi masa depan, restrukturisasi perekonomian, serta pemulihan ekonomi; (iii) langkah-langkah untuk membantu pembangunan negara-negara yang tergolong poorest of the poor.  Indonesia bersama Perancis memimpin WG4 untuk memonitor program implementasi komitmen MDBs terhadap kesepakatan KTT London dan Washington DC. Bersama Australia dan Afrika Selatan, Indonesia juga menjadi co-author mengenai pengembangan pasar karbon. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam expert group G20 yaitu 1) Financial Access, 2) Non-Cooperative Jurisdiction, 3)Climate Change, 4) New Agreement on Borrowing dan 5) Charter for Sustainable Economic Activity.

Analisis

Politik luar negeri dalam suatu negara diletakan dalam kebijakan dan aksi yang saling berkesinambungan dan perubahaan yang saling berinteraksi. Dalam langkah pengambilan keputusan politik luar negeri menurut Snyder dalam essaynya “Foreign Policy Decision Making” dikatakan sedikitnya pengambilan keputusan dipengaruhi oleh tiga faktor utama: lingkungan internal, struktur dan perilaku sosial, serta lingkungan eksternal. Pengambilan keputusan luar negeri yang kemudian oleh elite politik dijadikan arah bagi kebijakan dan aksi yang akan diambil. Seperti dalam halnya suatu sistem, proses transformasi input dan output merupakan pencerminan dari pengelolaan politik luar negeri sebuah negara. Dalam arus globalisasi yang berkembang, diperlukan kecermataan dalam pengambilan keputusan politik luar negeri Indonesia, sehingga pada akhirnya tidak merugikan kepentingan nasionalnya. Politik bebas aktif Indonesia seharusnya menjadikan Indonesia dapat berperan besar dalam rangka partispasinya di dunia Internasional di tengah-tengah arus globalisasi ini. Tidak hanya perihal itu saja; sebagai sebuah negara yang memilik sumber kekayaan alam yang besar, Indonesia berpotensi mempunyai kekuataan di dunia internasional. Maka kedua hal ini seharusnya dapat membawa Indonesia menempati posisi yang cukup kuat di mata internasional.

Perkembangan di bidang teknologi dan ekonomi di Indonesia dapat ditentukan untuk perkembangan yang mengarah kepada stablitas lingkungan. Indonesia dapat menarik ‘interest’ dunia internasional untuk memanfaatkan Indonesia sebagai acuan dalam perkembangan masyarakat dunia. Dari sinilah ditekankan Indonesia memiliki politik lingkungan yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional. Di lain sisi kekayaan yang ada dalam perut bumi Indonesia juga dapat menjadi faktor utama untuk menggerakan perekonomian nasional dan ikut serta meraih posisi dalam globalisasi. Pemerintah Indonesia dimungkinkan untuk menciptakan kebijakaan yang lebih tegas terhadap kekayaan alam ini. Sehingga intervensi dari pihak luar tidak mempengaruhi pergerakan Indonesia untuk meraih kesejahteraan dalam negeri dan juga menciptakan efek global.

Source:

http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=48978

http://missions.itu.int/~indonesi/news/cp01122menlu.htm

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=7124

http://www.legalitas.org/?…globalisasi-ekonomi…ekonomi-internasional…ekonomi-files.ictpamekasan.net/bse/BS-e%20SD/143…/06.%20Bab%204.pdf

http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6295/

http://www.deplu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=7&l=id

http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/demokratisasi.html